Keren! Dihuni Banyak Ikan Koi Dan Saluran Air di Jepang Bersih

Ada Berita - Tidak hanya terkenal dengan wisata yang indah dan kulinernya yang nikmat, Jepang juga dikenal sebagai negara yang bersih. Sampai-sampai di setiap saluran air di tiap kota dia sana nampak bersih dan bahkan dihuni ikan koi.
Seperti dilansir dari Oddity Central, Kamis, (21/11), diketahui lokasi tersebut berada di sebuah pulau yang bernama Kyushu, tepatnya di Shimbara. Singkat cerita mengapa daerah ini terkenal dengan saluran air yang bersih, jernih, dan sebagai tempat tinggal ikan koi, dulunya ternyata pernah terkena dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami pada 1792 yang menawaskan 15 ribu orang.
Namun itu hanyalah masa lalu dan kini kota tersebut telah bangkit. Sehingga, pada 1978 kota Shimbara memutuskan untuk memelihara ikan koi di seluruh saluran air sepanjang 100 meter.
Sehingga, saluran air tersebut hingga saat ini menjadi suatu daya tarik bagi wisatawan dan bahkan sampai sekarang ikan koi tersebut makin bertambah. Setidaknya hingga saat ini terdapat 60 saluran air di kota tersebut yang dihuni ikan koi. Sehingga, Shimbara disebut sebagai Kota Air.
Selain Shimbara, ada beberapa tempat lainnya di Jepang yang mempunyai saluran air jernih yang ditinggali ikan koi, antara lain Hida Furukawa, Gujo Hachiman dan Tsuwano Town. 
Jadi, tidak heran jika Jepang dijuluki sebagai negara yang memiliki saluran air atau drainase terbersih di dunia.

Sumber : Akurat.co

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

"Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century"

Gambar
Ditahannya anggota DPR,  Mukhamad Misbakhun , yang saat itu adalah fraksi PKS dicurigai sebagai kriminalisasi atas dirinya yang dilakukan oleh SBY. Dalam peluncuran buku  Misbakhun  yang berjudul "Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century," di Jakarta,  Misbakhun  mengaku mengalami kriminalisasi.  Kasus Misbakhun  ini terkait soal pemalsuan letter of credit (L/C) perusahaan miliknya, PT. Selalang Prima, yang ditempatkan di Bank Century. “Sejak awal, kasus ini sudah terlihat disetir demi kepentingan penguasa, tepatnya lingkaran istana dan Presiden SBY,” ujarnya. Ia mengatakan, Presiden SBY selalu menyatakan dirinya sebagai Pesiden yang menghormati HAM, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan tidak melakukan intervensi hukum. Namun, dalam kasus dia, SBY dinilai terbukti melakukan kriminalisasi. “Dalam eranya, beliau pernah memenjarakan seorang yang bernama  Misbakhun . Apa yang dilakukan terhadap diri saya akan menjadi noktah hitam perjalanan pemerinta
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Perjuangan Tidak akan mengkhianati Hasil seperti Kasus Msibakhun

Gambar
Saat terjadinya  kasus Misbakhun , ia kemudian diperiksa dan ditanyai berbagai macam argumen hukum oleh petugas agar dirinya mau menandatangani surat penangkapan seperti yang diamanatkan Undang-Undang. Dalam  kasus Misbakhun  ini berdasarkan logika keadilan hukum dan hak-hak kewarganegaraan, ia sempat bersikeras karena tidak melihat ada alasan kuat untuk menandatangani dokumen penangkapan itu. "Jika dalam dokumen itu disebutkan bahwa saya melakukan segala macam tuduhan yang ditimpakan, saya tidak akan pernah menandatanganinya sampai kapanpun. Tapi, saya akan bersedia menandatangani, jika alasan penangkapan saya diubah menjadi 'Ditahan karena saya melawan Susilo Bambang Yudhoyono'," tuturnya. Petugas Kepolisian akhirnya menerima alasan itu. Namun Misbakhun akhirnya mau menandatangani surat penangkapan yang di dalamnya tertera kalimat, “ditahan kerena saya melawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” itu. Karena adanya penangkapan yang terjadi atas kasus  M
Baca selengkapnya

Sejumlah pejabat Negara mengacungi Jempol pada Ketangguhan Misbakhun

Gambar
Mukhamad Misbakhun , anggota DPR fraksi Golkar, membuka tabir pemidanaan politik yang dialaminya di bawah rezim SBY. " Misbakhun  cukup berani menuangkan pengalamannya itu di dalam bukunya. Karena buku itu akan akan beredar ke publik. Artinya  Misbakhun  akan bisa mempertanggungjawabkan dan membuktikan bila dipertanyakan," kata pengamat politik, Sebastian Salang. Pernyataan Sebastian ini terkait dengan buku  Misbahkun  yang berjudul " Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century " yang diluncurkan dan dibahas oleh sejumlah narasumber dari pejabat negara. "Itu artinya dalam era demokrasi, ternyata praktik pembungkaman terhadap orang berbeda pendapat, terhadap yang ingin ungkap kasus tertentu yang terkait penguasa masih terjadi. Padahal seharusnya di alam demokrasi, hal itu tak boleh dilakukan," tegas Sebastian. Belajar dari  kasus Misbakhun , Sebastian mengatakan bahwa hal itu membuktikan perangkat hukum ternyata masih bisa dijadikan
Baca selengkapnya