Polisi Kantongi Identitas Terduga Pelaku Pembunuhan dengan 9 Tusukan di Ancol

Ada Berita - Polisi akhirnya mengantongi identitas korban pembunuhan di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, yang tewas pada Minggu (30/6/2019) dini hari lalu.
Korban yang bernama Hilarius Ladja (31), ditemukan tewas setelah dihujani sembilan tusukan di badannya oleh pelaku. 
Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi Susianto menuturkan korban ditusuk tubuhnya dan tewas seketika. Beberapa luka tusukan bahkan diterima korban di bagian vital. 
Budhi juga mengatakan, korban sempat dibawa ke rumah sakit oleh pihak Ancol, namun nyawanya tak tertolong lagi karena sudah kehabisan darah.
"Terus dibawa ke rumah sakit tapi karena luka tusuknya udah banyak darah sudah habis, korban akhirnya meninggal di rumah sakit," ucap Budhi di Mapolres Metro Jakarta Utara, Selasa (2/7/2019). 
Budhi menjelaskan peristiwa nahas itu berawal saat korban bersama sejumlah temannya sedang berkumpul di pinggir pantai Ancol. Tiba-tiba, pelaku datang dan langsung menyerang korban.
"Jadi korban dan kawan-kawan ini kan lagi minum, di pinggir pantai Ancol. Kemudian datang orang tidak dikenal terus langsung menyerang korban," ucap Budhi.[] 


Sumber : Akurat.co

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

"Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century"

Gambar
Ditahannya anggota DPR,  Mukhamad Misbakhun , yang saat itu adalah fraksi PKS dicurigai sebagai kriminalisasi atas dirinya yang dilakukan oleh SBY. Dalam peluncuran buku  Misbakhun  yang berjudul "Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century," di Jakarta,  Misbakhun  mengaku mengalami kriminalisasi.  Kasus Misbakhun  ini terkait soal pemalsuan letter of credit (L/C) perusahaan miliknya, PT. Selalang Prima, yang ditempatkan di Bank Century. “Sejak awal, kasus ini sudah terlihat disetir demi kepentingan penguasa, tepatnya lingkaran istana dan Presiden SBY,” ujarnya. Ia mengatakan, Presiden SBY selalu menyatakan dirinya sebagai Pesiden yang menghormati HAM, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan tidak melakukan intervensi hukum. Namun, dalam kasus dia, SBY dinilai terbukti melakukan kriminalisasi. “Dalam eranya, beliau pernah memenjarakan seorang yang bernama  Misbakhun . Apa yang dilakukan terhadap diri saya akan menjadi noktah hitam perjalanan pemerinta
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Perjuangan Tidak akan mengkhianati Hasil seperti Kasus Msibakhun

Gambar
Saat terjadinya  kasus Misbakhun , ia kemudian diperiksa dan ditanyai berbagai macam argumen hukum oleh petugas agar dirinya mau menandatangani surat penangkapan seperti yang diamanatkan Undang-Undang. Dalam  kasus Misbakhun  ini berdasarkan logika keadilan hukum dan hak-hak kewarganegaraan, ia sempat bersikeras karena tidak melihat ada alasan kuat untuk menandatangani dokumen penangkapan itu. "Jika dalam dokumen itu disebutkan bahwa saya melakukan segala macam tuduhan yang ditimpakan, saya tidak akan pernah menandatanganinya sampai kapanpun. Tapi, saya akan bersedia menandatangani, jika alasan penangkapan saya diubah menjadi 'Ditahan karena saya melawan Susilo Bambang Yudhoyono'," tuturnya. Petugas Kepolisian akhirnya menerima alasan itu. Namun Misbakhun akhirnya mau menandatangani surat penangkapan yang di dalamnya tertera kalimat, “ditahan kerena saya melawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” itu. Karena adanya penangkapan yang terjadi atas kasus  M
Baca selengkapnya

Sejumlah pejabat Negara mengacungi Jempol pada Ketangguhan Misbakhun

Gambar
Mukhamad Misbakhun , anggota DPR fraksi Golkar, membuka tabir pemidanaan politik yang dialaminya di bawah rezim SBY. " Misbakhun  cukup berani menuangkan pengalamannya itu di dalam bukunya. Karena buku itu akan akan beredar ke publik. Artinya  Misbakhun  akan bisa mempertanggungjawabkan dan membuktikan bila dipertanyakan," kata pengamat politik, Sebastian Salang. Pernyataan Sebastian ini terkait dengan buku  Misbahkun  yang berjudul " Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century " yang diluncurkan dan dibahas oleh sejumlah narasumber dari pejabat negara. "Itu artinya dalam era demokrasi, ternyata praktik pembungkaman terhadap orang berbeda pendapat, terhadap yang ingin ungkap kasus tertentu yang terkait penguasa masih terjadi. Padahal seharusnya di alam demokrasi, hal itu tak boleh dilakukan," tegas Sebastian. Belajar dari  kasus Misbakhun , Sebastian mengatakan bahwa hal itu membuktikan perangkat hukum ternyata masih bisa dijadikan
Baca selengkapnya