Pendiri Wikipedia Serukan Aksi Mogok Media Sosial, Ada Apa?

Ada Berita - Salah satu pendiri ensiklopedi online Wikipedia, Larry Sanger menyerukan aksi mogok dalam menggunakan media sosial (medsos). Hal itu sebagai upaya menekan para pengelola medsos agar mengembalikan kewenangan atas kontrol data pribadi kepada pengguna.
Larry mengimbau para pengguna untuk berhenti menggunakan medsos dalam 48 jam dari tanggal 4 - 5 Juli. Seruan mogok telah banyak beredar di Reddit, Twitter dan beberapa jaringan lainnya.
Larry juga telah meminta para pendukung untuk menyebarkan berita di Facebook. Ia menilai semakin banyak yang bergabung dalam aksi mogok, akan menunjukkan adanya keluhan serius pada medsos dan bahwa pengguna tidak puas dengan situasi saat ini.
"Kami akan melenturkan otot kolektif kami dan menuntut perusahaan raksasa yang manipulatif memberi kami kendali kembali atas data, privasi dan pengalaman pengguna," ujar Larry dilansir dari BBC, Senin (1/7/2019).
Mereka yang mogok juga diminta untuk menandatangani 'Deklarasi Kemerdekaan Digital' yang dirancangnya. Deklarasi tersebut menyerukan agar medsos didesentralisasi dan diubah menjadi sistem yang menghargai hak kebebasan berbicara, privasi, dan keamanan.
Larry berharap aksi mogok medsos dapat mendorong perubahan terkait kewenangan kontrol data pribadi pengguna, sehingga akan memberi orang lebih banyak kontrol atas data mereka. Dia juga berharap pengelola medsos dapat lebih terbuka.
"Begitulah seharusnya media sosial dikembangkan sejak awal, dan bukannya ditutup di jaringan yang terpisah dan bersaing," tandas Larry.


Sumber : Akurat.co

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

"Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century"

Gambar
Ditahannya anggota DPR,  Mukhamad Misbakhun , yang saat itu adalah fraksi PKS dicurigai sebagai kriminalisasi atas dirinya yang dilakukan oleh SBY. Dalam peluncuran buku  Misbakhun  yang berjudul "Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century," di Jakarta,  Misbakhun  mengaku mengalami kriminalisasi.  Kasus Misbakhun  ini terkait soal pemalsuan letter of credit (L/C) perusahaan miliknya, PT. Selalang Prima, yang ditempatkan di Bank Century. “Sejak awal, kasus ini sudah terlihat disetir demi kepentingan penguasa, tepatnya lingkaran istana dan Presiden SBY,” ujarnya. Ia mengatakan, Presiden SBY selalu menyatakan dirinya sebagai Pesiden yang menghormati HAM, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan tidak melakukan intervensi hukum. Namun, dalam kasus dia, SBY dinilai terbukti melakukan kriminalisasi. “Dalam eranya, beliau pernah memenjarakan seorang yang bernama  Misbakhun . Apa yang dilakukan terhadap diri saya akan menjadi noktah hitam perjalanan pemerinta
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Perjuangan Tidak akan mengkhianati Hasil seperti Kasus Msibakhun

Gambar
Saat terjadinya  kasus Misbakhun , ia kemudian diperiksa dan ditanyai berbagai macam argumen hukum oleh petugas agar dirinya mau menandatangani surat penangkapan seperti yang diamanatkan Undang-Undang. Dalam  kasus Misbakhun  ini berdasarkan logika keadilan hukum dan hak-hak kewarganegaraan, ia sempat bersikeras karena tidak melihat ada alasan kuat untuk menandatangani dokumen penangkapan itu. "Jika dalam dokumen itu disebutkan bahwa saya melakukan segala macam tuduhan yang ditimpakan, saya tidak akan pernah menandatanganinya sampai kapanpun. Tapi, saya akan bersedia menandatangani, jika alasan penangkapan saya diubah menjadi 'Ditahan karena saya melawan Susilo Bambang Yudhoyono'," tuturnya. Petugas Kepolisian akhirnya menerima alasan itu. Namun Misbakhun akhirnya mau menandatangani surat penangkapan yang di dalamnya tertera kalimat, “ditahan kerena saya melawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” itu. Karena adanya penangkapan yang terjadi atas kasus  M
Baca selengkapnya

Sejumlah pejabat Negara mengacungi Jempol pada Ketangguhan Misbakhun

Gambar
Mukhamad Misbakhun , anggota DPR fraksi Golkar, membuka tabir pemidanaan politik yang dialaminya di bawah rezim SBY. " Misbakhun  cukup berani menuangkan pengalamannya itu di dalam bukunya. Karena buku itu akan akan beredar ke publik. Artinya  Misbakhun  akan bisa mempertanggungjawabkan dan membuktikan bila dipertanyakan," kata pengamat politik, Sebastian Salang. Pernyataan Sebastian ini terkait dengan buku  Misbahkun  yang berjudul " Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century " yang diluncurkan dan dibahas oleh sejumlah narasumber dari pejabat negara. "Itu artinya dalam era demokrasi, ternyata praktik pembungkaman terhadap orang berbeda pendapat, terhadap yang ingin ungkap kasus tertentu yang terkait penguasa masih terjadi. Padahal seharusnya di alam demokrasi, hal itu tak boleh dilakukan," tegas Sebastian. Belajar dari  kasus Misbakhun , Sebastian mengatakan bahwa hal itu membuktikan perangkat hukum ternyata masih bisa dijadikan
Baca selengkapnya