Panggil 33 Pemain, Fakhri Husaini Inginkan Persaingan Ketat di Timnas U-19

Ada Berita - Sebanyak 33 pemain mengikuti pemusatan latihan tahap akhir Tim Nasional Indonesia U-19 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jawa Barat, mulai Senin (1/7) kemarin. Mereka akan bersaing untuk masuk skuat yang akan berlaga di Piala AFF U-18 2019 di Vietnam, 4 sampai 18 Agustus mendatang.
Pelatih Timnas U-19, Fakhri Husaini jumlah pemain yang mengikuti TC ini sudah ideal. Ia mrnginginkan ada persaingan sengit dari semua pemain untuk terpilih ke skuat inti.
“Saya memang perlu panggil 33 pemain, ini normal agar ada kompetisi antar mereka. Meskipun nanti akan ada (saat) memilih 23 (pemain saja) sesuai dengan aturan turnamen AFF," ujar Fakhri di situs resmi PSSI.
"Artinya, 33 ini harus bersaing untuk dapat tempat di 23 pemain."
Sejumlah kejutan mewarnai daftar pemain yang dipanggil mengikuti seleksi. Fakhri mengabaikan nama Amanar Abdillah dan Hamsa Lestaluhu yang sempat menjai anak asuhnya di Timnas U-16.
Fakhri Htentu punya pertimbangan tersendiri terkait pemilihan pemain. Namun pelatih asal Lhokseumawe tak menutup kemungkinan memanggil pemain baru ditengah proses pemusatan latihan ini.
“TC kali ini bisa dibilang rasa seleksi, tapi di TC itu pun ada pemain yang biasanya pelatih tidak memanggil karena sesuai dengan kuota,” pungkasnya.[]

Sumber : Akurat.co

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

"Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century"

Gambar
Ditahannya anggota DPR,  Mukhamad Misbakhun , yang saat itu adalah fraksi PKS dicurigai sebagai kriminalisasi atas dirinya yang dilakukan oleh SBY. Dalam peluncuran buku  Misbakhun  yang berjudul "Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century," di Jakarta,  Misbakhun  mengaku mengalami kriminalisasi.  Kasus Misbakhun  ini terkait soal pemalsuan letter of credit (L/C) perusahaan miliknya, PT. Selalang Prima, yang ditempatkan di Bank Century. “Sejak awal, kasus ini sudah terlihat disetir demi kepentingan penguasa, tepatnya lingkaran istana dan Presiden SBY,” ujarnya. Ia mengatakan, Presiden SBY selalu menyatakan dirinya sebagai Pesiden yang menghormati HAM, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan tidak melakukan intervensi hukum. Namun, dalam kasus dia, SBY dinilai terbukti melakukan kriminalisasi. “Dalam eranya, beliau pernah memenjarakan seorang yang bernama  Misbakhun . Apa yang dilakukan terhadap diri saya akan menjadi noktah hitam perjalanan pemerinta
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Perjuangan Tidak akan mengkhianati Hasil seperti Kasus Msibakhun

Gambar
Saat terjadinya  kasus Misbakhun , ia kemudian diperiksa dan ditanyai berbagai macam argumen hukum oleh petugas agar dirinya mau menandatangani surat penangkapan seperti yang diamanatkan Undang-Undang. Dalam  kasus Misbakhun  ini berdasarkan logika keadilan hukum dan hak-hak kewarganegaraan, ia sempat bersikeras karena tidak melihat ada alasan kuat untuk menandatangani dokumen penangkapan itu. "Jika dalam dokumen itu disebutkan bahwa saya melakukan segala macam tuduhan yang ditimpakan, saya tidak akan pernah menandatanganinya sampai kapanpun. Tapi, saya akan bersedia menandatangani, jika alasan penangkapan saya diubah menjadi 'Ditahan karena saya melawan Susilo Bambang Yudhoyono'," tuturnya. Petugas Kepolisian akhirnya menerima alasan itu. Namun Misbakhun akhirnya mau menandatangani surat penangkapan yang di dalamnya tertera kalimat, “ditahan kerena saya melawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” itu. Karena adanya penangkapan yang terjadi atas kasus  M
Baca selengkapnya

Sejumlah pejabat Negara mengacungi Jempol pada Ketangguhan Misbakhun

Gambar
Mukhamad Misbakhun , anggota DPR fraksi Golkar, membuka tabir pemidanaan politik yang dialaminya di bawah rezim SBY. " Misbakhun  cukup berani menuangkan pengalamannya itu di dalam bukunya. Karena buku itu akan akan beredar ke publik. Artinya  Misbakhun  akan bisa mempertanggungjawabkan dan membuktikan bila dipertanyakan," kata pengamat politik, Sebastian Salang. Pernyataan Sebastian ini terkait dengan buku  Misbahkun  yang berjudul " Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century " yang diluncurkan dan dibahas oleh sejumlah narasumber dari pejabat negara. "Itu artinya dalam era demokrasi, ternyata praktik pembungkaman terhadap orang berbeda pendapat, terhadap yang ingin ungkap kasus tertentu yang terkait penguasa masih terjadi. Padahal seharusnya di alam demokrasi, hal itu tak boleh dilakukan," tegas Sebastian. Belajar dari  kasus Misbakhun , Sebastian mengatakan bahwa hal itu membuktikan perangkat hukum ternyata masih bisa dijadikan
Baca selengkapnya