Cina Perintahkan Kepada Perusahaannya Jangan Jadi 'Domba Dungu'

Ada Berita - Pemerintah Cina mengatakan pada perusahaan-perusahaannya untuk tidak menjadi layaknya domba dungu ketika ada serangan politis saat berbisnis di luar negeri.
"Kami akan terus mendukung perusahaan dalam mencari penyelesaian hukum untuk melindungi kepentingan mereka sendiri dan menolak untuk menjadi korban seperti domba yang dungu," kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyatakan pada hari Jumat (8/3). Dia merujuk pada perselisihan Huawei yang sedang berlangsung di AS dan Kanada atas penangkapan CFO Huawei Meng Wanzhou.
Pernyataan itu muncul satu hari setelah perusahaan mengajukan gugatan terhadap pemerintah AS atas upaya untuk menantang keputusan dalam melarang penggunaan peralatannya.
Diplomat ternama Cina juga mengatakan bahwa negara itu akan menggunakan semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingan perusahaan dan warganya di luar negeri.
"Tindakan baru-baru ini terhadap perusahaan dan individu China tertentu bukan hanya kasus peradilan, tetapi penindasan politik yang disengaja," tegas Wang seperti dilansir dari Reuters (9/3).
Tindakan keras terhadap peralatan buatan Huawei telah berlangsung selama beberapa bulan karena Washington mengklaim bahwa pemerintah China menggunakan teknologi Huawei untuk Espionage dan telah melarang agen pemerintah AS untuk menggunakan produk perusahaan asal Cina tersebut.
AS juga telah berusaha menekan sekutunya untuk memberlakukan pembatasan pada Huawei dengan alasan risiko keamanan dunia maya.
Pada bulan Desember, otoritas Kanada menangkap Chief Financial Officer Huawei atas permintaan AS. Wanita itu dituduh melanggar sanksi Iran, dan Kanada baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka secara resmi memulai proses ekstradisi ke AS.
Sementara itu, Meng juga mengajukan gugatan terhadap petugas  perbatasan dan polisi Kanada  dengan tuduhan  melakukan penggeledahan dan interogasi yang melanggar hukum.[]

Sumber : Akurat.co

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

"Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century"

Gambar
Ditahannya anggota DPR,  Mukhamad Misbakhun , yang saat itu adalah fraksi PKS dicurigai sebagai kriminalisasi atas dirinya yang dilakukan oleh SBY. Dalam peluncuran buku  Misbakhun  yang berjudul "Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century," di Jakarta,  Misbakhun  mengaku mengalami kriminalisasi.  Kasus Misbakhun  ini terkait soal pemalsuan letter of credit (L/C) perusahaan miliknya, PT. Selalang Prima, yang ditempatkan di Bank Century. “Sejak awal, kasus ini sudah terlihat disetir demi kepentingan penguasa, tepatnya lingkaran istana dan Presiden SBY,” ujarnya. Ia mengatakan, Presiden SBY selalu menyatakan dirinya sebagai Pesiden yang menghormati HAM, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan tidak melakukan intervensi hukum. Namun, dalam kasus dia, SBY dinilai terbukti melakukan kriminalisasi. “Dalam eranya, beliau pernah memenjarakan seorang yang bernama  Misbakhun . Apa yang dilakukan terhadap diri saya akan menjadi noktah hitam perjalanan pemerinta
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Perjuangan Tidak akan mengkhianati Hasil seperti Kasus Msibakhun

Gambar
Saat terjadinya  kasus Misbakhun , ia kemudian diperiksa dan ditanyai berbagai macam argumen hukum oleh petugas agar dirinya mau menandatangani surat penangkapan seperti yang diamanatkan Undang-Undang. Dalam  kasus Misbakhun  ini berdasarkan logika keadilan hukum dan hak-hak kewarganegaraan, ia sempat bersikeras karena tidak melihat ada alasan kuat untuk menandatangani dokumen penangkapan itu. "Jika dalam dokumen itu disebutkan bahwa saya melakukan segala macam tuduhan yang ditimpakan, saya tidak akan pernah menandatanganinya sampai kapanpun. Tapi, saya akan bersedia menandatangani, jika alasan penangkapan saya diubah menjadi 'Ditahan karena saya melawan Susilo Bambang Yudhoyono'," tuturnya. Petugas Kepolisian akhirnya menerima alasan itu. Namun Misbakhun akhirnya mau menandatangani surat penangkapan yang di dalamnya tertera kalimat, “ditahan kerena saya melawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” itu. Karena adanya penangkapan yang terjadi atas kasus  M
Baca selengkapnya

Sejumlah pejabat Negara mengacungi Jempol pada Ketangguhan Misbakhun

Gambar
Mukhamad Misbakhun , anggota DPR fraksi Golkar, membuka tabir pemidanaan politik yang dialaminya di bawah rezim SBY. " Misbakhun  cukup berani menuangkan pengalamannya itu di dalam bukunya. Karena buku itu akan akan beredar ke publik. Artinya  Misbakhun  akan bisa mempertanggungjawabkan dan membuktikan bila dipertanyakan," kata pengamat politik, Sebastian Salang. Pernyataan Sebastian ini terkait dengan buku  Misbahkun  yang berjudul " Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century " yang diluncurkan dan dibahas oleh sejumlah narasumber dari pejabat negara. "Itu artinya dalam era demokrasi, ternyata praktik pembungkaman terhadap orang berbeda pendapat, terhadap yang ingin ungkap kasus tertentu yang terkait penguasa masih terjadi. Padahal seharusnya di alam demokrasi, hal itu tak boleh dilakukan," tegas Sebastian. Belajar dari  kasus Misbakhun , Sebastian mengatakan bahwa hal itu membuktikan perangkat hukum ternyata masih bisa dijadikan
Baca selengkapnya